MALANG, populer.co.id – Demi keberlangsungan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang, Malang Crisis Centre (MCC) menggelar audiensi dan hearing bersama Komisi A DPRD Kota Malang pada Kamis (13/02/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 DPRD ini menjadi ajang diskusi hangat untuk mencari solusi terbaik bagi PKL agar dapat berdagang dengan aman tanpa kekhawatiran razia Satpol PP.
Juru bicara MCC, Rosani Prodjo, menegaskan bahwa para PKL memiliki hak untuk berdagang dan meminta agar aspirasi mereka diakomodasi.
“Kami adalah bagian dari mereka, rekan-rekan PKL Alun-Alun. Mereka hanya ingin mencari nafkah tanpa dihantui rasa takut akan razia yang terkesan arogan. Mereka bukan kriminal, mereka hanya warga Malang yang mencari rezeki,” ujar Rosani di hadapan anggota dewan.
Rosani juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memperjuangkan nasib PKL.
“Mereka ini saudara Anda semua, warga Kota Malang, bukan orang lain! Legislator harus menjadi jembatan antara PKL dan Pemkot Malang,” serunya, didampingi oleh M. Safril alias Caping, Zamawi alias Awink, dan Abah Gatot.
Komisi A DPRD: Akan Ada Regulasi yang Jelas
Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi A, Lelly Thresiyawati (Gerindra), bersama anggota lainnya, di antaranya Harvard Kurniawan (PDIP), Danny Agung Prastyo (Gerindra), Anastasia Ida Soesanti (PDIP), Eko Purnomo (PAN), dan Ike Kisnawati (PKB).
Menanggapi aspirasi yang disampaikan MCC, Harvard Kurniawan menyatakan bahwa Komisi A akan mencari solusi terbaik agar PKL tetap bisa berdagang tanpa terusir.
“Kami ingin ada regulasi yang memperkuat hak berdagang di kawasan Alun-Alun, sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi mereka,” ujar Harvard.
Danny Agung Prastyo dari Gerindra juga sepakat bahwa perlu ada legalitas yang mendukung keberadaan PKL.
“Setidaknya harus ada sistem yang jelas, mulai dari identitas, jumlah pedagang, hingga aturan lokasi dan jam operasional yang sesuai dengan kebijakan OPD terkait. Ini yang akan kami kawal,” tegasnya.
MCC Terus Mengawal Aspirasi PKL
Audiensi ini diwarnai diskusi yang dinamis, di mana baik DPRD maupun MCC sepakat bahwa penyelesaian masalah PKL harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) Komisi A, serta misi MCC dalam mengawal kepentingan publik, perjuangan ini tidak berhenti di ruang rapat, tetapi akan terus dikawal hingga ada keputusan yang berpihak pada PKL.(Andi/Tim)
