KOTA MALANG — Menjelang momen kelulusan siswa di Kota Malang, tiap tahun selalu muncul polemik soal rencana pelaksanaan Purnawiyataacara kelulusan yang sering dikemas seperti wisuda mahasiswa perguruan tinggi.
Padahal, secara istilah, lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, lebih tepat menggunakan istilah Purnawiyata. Yakni, seremoni pelepasan siswa setelah menuntaskan masa belajar di sekolah. Berbeda dengan Wisuda, yang secara umum digunakan sebagai peresmian kelulusan di jenjang perguruan tinggi, lengkap dengan atribut toga dan simbolik penyerahan gelar akademik.
“Wisuda itu adalah pelantikan resmi sebagai lulusan pendidikan tinggi. Sementara untuk siswa sekolah dasar hingga menengah, istilah yang pas adalah Purnawiyata.
Ini yang perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegas Eko Herdiyanto, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Senin (05/05/2025).
Eko berharap, sekolah lebih bijak dalam menyikapi penyelenggaraan acara kelulusan. Ia menilai, pelaksanaan Purnawiyata idealnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran, baik dari pihak sekolah maupun paguyuban orang tua siswa.
“Kalau acaranya digelar di hotel, tentu menyangkut biaya sewa gedung dan konsumsi. Ini perlu jadi pertimbangan matang, apalagi kita tahu orang tua masih harus menyiapkan biaya pendidikan lanjutan untuk anak-anak mereka,” ujarnya.
Eko juga menekankan pentingnya efisiensi sesuai arahan pemerintah pusat. Ia mengimbau agar sekolah tidak latah membuat acara kelulusan yang terlalu glamor seperti layaknya wisuda mahasiswa.
“Gunakan saja aula sekolah, atau halaman dengan sewa tenda. Yang penting esensinya, bukan kemewahannya,” tandas Eko.
Senada dengan itu, Nurul Inaker dari organisasi Indonesia Bekerja (INAKER PC Malang Kota), menyampaikan keluhan sejumlah orang tua siswa yang diterimanya.
“Banyak yang menelepon saya, meminta agar Purnawiyata tahun ini dilaksanakan sederhana saja. Orang tua ingin fokus menyiapkan jenjang sekolah berikutnya, yang tentunya juga butuh biaya,” kata Nurul, yang juga mantan Ketua Komite SMPN 15 dan 30.
Dengan suara-suara yang terus bermunculan ini, harapannya sekolah-sekolah di Kota Malang dapat lebih peka dan arif dalam mengemas acara kelulusan, agar tak menjadi beban tambahan bagi para orang tua. (ANDI)
